Hadapi Era Industri Baru, Guru Besar UPNV Jatim: Surabaya Perlu Strategi Adaptif dan Kolaborasi
Ketika angka pertumbuhan ekonomi nasional melemah dan industri tertekan pascapandemi, Kota Surabaya justru melihat peluang. Dalam sebuah forum industri yang dipadati 500 peserta, suara seorang guru besar ekonomi menggema: "Sudah waktunya Surabaya menyusun arah baru kebijakan industrinya."
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha” pada Senin, 21 Juli 2025.
FGD ini bentuk dukungan pemerintah kota dalam merespons dinamika regulasi dan tantangan baru di sektor industri. Acara ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai asosiasi industri dan sektor usaha.
Salah satu narasumber utama dalam FGD ini adalah Prof. Dr. Dra. Ignatia Martha Hendrati, M.E., Guru Besar Ekonomi Internasional dari UPN Veteran, Jawa Timur. Dalam paparannya, Prof. Ignatia menyoroti perlunya arah baru dalam kebijakan industri Kota Surabaya untuk menjawab tekanan ekonomi global, perubahan struktur industri, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Tantangan Ekonomi Nasional dan Regional
Prof. Ignatia mengawali presentasinya dengan menyampaikan kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I, tahun 2025 tercatat hanya 4,87% year-on-year (YoY), turun hampir 1% dari periode sebelumnya. Menurutnya, dinamika politik Amerika Serikat dan ketegangan keamanan global turut memberi tekanan terhadap perekonomian regional, termasuk Jawa Timur.
“Dinamika global menjadi tantangan nyata yang menekan perekonomian regional. Maka, perlu strategi adaptif di tingkat kota untuk menghadapi situasi ini,” jelas Prof. Ignatia.
Sektor Industri Surabaya Masih Tertekan
Lebih lanjut, Prof. Ignatia menjelaskan pola pertumbuhan sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Surabaya sejak 2011 hingga 2024. Meskipun sektor sekunder (industri) menunjukkan tren pertumbuhan positif, tetap terjadi tekanan yang signifikan, terutama akibat pandemi Covid-19.
“Pasca pandemi, sektor sekunder mengalami recovery, meskipun masih melandai. Dalam 11 triwulan terakhir, sektor ini tumbuh sebesar 17%, namun tetap membutuhkan perhatian lebih,” jelasnya.
Peningkatan pemakaian listrik secara signifikan sejak 2022 juga dinilai sebagai indikator adanya transformasi dari tenaga kerja padat karya ke penggunaan teknologi dan mesin (capital intensive).
“Ini perlu dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari restrukturisasi industri,” tambahnya.
Dominasi Sektor Tersier dan Risiko Elastisitas
Pertumbuhan ekonomi Surabaya saat ini, menurut Prof. Ignatia, sangat ditopang oleh sektor sekunder dan tersier. Namun, sektor tersier sangat elastis terhadap guncangan permintaan, baik akibat kebijakan nasional maupun global.
“Sektor jasa sangat rentan. Ketika ada guncangan demand, langsung turun. Harapannya tetap ada pada sektor industri yang punya kemampuan beradaptasi lebih lambat tapi stabil,” ujarnya.
Arah Baru Dari New Era Industrial Policy
Dalam presentasi bertajuk New Era of Industrial Strategies, Prof. Ignatia menekankan pentingnya transformasi kebijakan industri kota yang berlandaskan visi jangka panjang nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi baru ini mengacu pada prinsip ekonomi sirkular, keberlanjutan lingkungan, transparansi rantai pasok, dan penguatan tenaga kerja manufaktur masa depan.
“New Era Industrial Policy bukan sekadar soal intervensi negara, tapi bagaimana kebijakan industri dirancang kolaboratif, responsif, dan sesuai dengan tantangan lokal,” tegasnya.
Ia menekankan lima pilar strategi baru:
Keberlanjutan lingkungan dalam manufaktur
Transparansi dan ketahanan rantai pasok
Akselerasi adopsi teknologi
Peningkatan kualitas tenaga kerja industri
Integrasi nilai bisnis dengan nilai sosial dan lingkungan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Prof. Ignatia menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan asosiasi industri, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan industri. Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya menerapkan kebijakan secara top-down, melainkan juga membangun ekosistem yang berbasis kolaborasi.
“Kebijakan industri modern membutuhkan embedded autonomy, yaitu relasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas inovasi, namun tetap menjaga independensi dan akuntabilitas kebijakan,” jelasnya.
Pentingnya Data dan Kapasitas Lokal
Ia juga menegaskan data yang akurat dan terbarui dari sektor industri menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Banyak industri tidak melaporkan perkembangan secara berkala, sehingga menyulitkan perumusan kebijakan yang efektif. Selain itu, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas administratif, dan kesesuaian politik domestik.
“Strategi copy-paste dari negara maju tidak akan berhasil tanpa adaptasi dengan potensi dan tantangan lokal. Surabaya harus punya pendekatan kebijakan industri berbasis tempat (place-based industrial policy),” jelasnya.
Catatan Untuk Era Indutsri Baru di Surabaya
Era baru kebijakan industri tidak terjadi dalam ruang hampa. Industri tetap berjalan dan berubah, namun perubahan yang signifikan ini tetap harus diperhatikan. Selain itu kebijakan industri lama dan baru harus dibedakan. Pembeda kebijakan ini karena tujuan output dan misi strategis yang berbeda.
Dengan menghadirkan kebijakan industri yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, Kota Surabaya diharapkan mampu menghadapi era baru industrialisasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Prof. Ignatia mengajak seluruh pelaku industri untuk aktif terlibat dalam perumusan strategi tersebut.
“Era baru industri bukan hanya soal output manufaktur, tapi juga misi strategis seperti transisi energi dan penguasaan teknologi. Mari kita ubah pola pikir dan berkolaborasi untuk masa depan industri Surabaya,” pungkasnya.
Advertisement
