Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Lampaui Target, Ekonomi Tumbuh Progresif

Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, capaian indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan performa yang positif.

Berdasarkan evaluasi delapan alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.

Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 23 Februari 2025.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli menjelaskan, stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama satu tahun terakhir.

Salah satu capaian paling mencolok adalah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8%. Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66%, berada di dalam rentang target sasaran.

Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06, jauh melampaui target awal sebesar 91,5. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Luthfi-Yasin dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Di sektor kesejahteraan, Tingkat Kemiskinan saat ini berada di angka 9,39%. Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00% - 9,66%).

Kinerja Luthfi-Yasin dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan, dimana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01%, yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang makin kuat.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga di angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia masih 0,59 (2024) karena data terbaru belum rilis.

Menurut Zulkifli, dalam satu tahun kepemimpinannya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, telah berhasil melakukan perubahan atau transformasi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.

“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh menilai, capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berpandangan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan harus dibarengi optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.

“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda, yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menyebut, filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan Luthfi-Yasin.

“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat.

Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.

“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menilai capaian kinerja Luthfi-Yasin dalam periode tersebut masih relatif singkat. Namun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar bagi Luthfi–Yasin untuk melangkah lebih jauh.

“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” katanya.