Fraksi PKB Jember Kecam Wabup Jember yang Tak Hadiri Rapat Paripurna Sebanyak 11 Kali

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jember mengecam Wakil Bupati (Wabup) Djoko Susanto, yang absen 11 kali dari 13 kali rapat paripurna DPRD Jember.

Kecaman tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Paripurna Pandangan Akhir atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis, 7 Agustus 2025 sore.

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, mengatakan, Fraksi PKB mengapresiasi keterbukaan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam menerima masukan dari DPRD Jember. Fraksi PKB mendorong keterbukaan tersebut dijadikan komitmen berkelanjutan dalam proses pengambilan kebijakan.

Ditengah keselarasan langkah antar lembaga eksekutif dan legislatif, tersebut Fraksi PKB menyoroti sikap Wakil Bupati Jember Djoko Susanto yang tidak hadir sebanyak 11 kali dari 13 kali rapat paripurna.

FPKB menilai ketidakhadiran Wabup Jember merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRD Jember. Sebab tindakan tersebut terkesan menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember.

“Kehadiran Wakil Bupati bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” katanya.

FPKB juga menilai ketidakhadiran Wabup Jember yang terus-menerus ini merupakan pengabaian terhadap amanat publik dan mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah.

“DPRD bukan sekadar stempel, melainkan mitra kerja yang harus dihormati. Jika Wakil Bupati konsisten absen, maka muncul pertanyaan: Sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas? Apakah ini bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat?” tambahnyta.

Karena itu, FPKB DPRD Jember meminta penjelasan resmi atas ketidakhadiran Wabup Jember selama 11 kali dalam rapat paripurna.

Selain itu, FPKB DPRD Jember juga mengimbau Wabup Jember mengakhiri dinamika yang kurang produktif. FPKB DPRD Jember mengajak semua pihak menunjukkan kedewasaan dalam birokrasi dengan mengubah narasi menjadi kerja nyata.

“FPKB DPRD Jember mengajak Wabup Jember segera mengakhiri dinamika yang kurang produktif dan fokus mengubah nrasi menjadi kerja nyata,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengatakan dirinya sengaja tidak menghadiri rapat paripurna karena merasa tidak pernah mendapatkan undangan.

“Saya tidak mendapatkan surat undangan menghadiri rapat peripurna, bagaimana saya mau datang,” katanya.