Efisiensi Energi, Bupati Banyuwangi: Layanan Publik tetap Berjalan, Buka Kemungkinan Terapkan WFH

Pemkab Banyuwangi sudah bersiap melakukan efisiensi energi sebagai dampak dari terjadinya perang di Timur Tengah. Salah satunya, peluang untuk melakukan kebijakan work from home (WFH). Namun kebijakan ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah perencanaan terkait efisiensi energi ini. Saat ini, Pemkab sedang membagi fungsi dari masing-masing organisasi perangkat daerha (OPD).

"Kalau memang sifatnya pelayanan itu tidak bisa diganggu. Tetap harus berjalan apapun kondisinya, seperti contohnya kesehatan, pendidikan, pelayanan publik kepada masyarakat, itu harus tetap berjalan," tegasnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurutnya, beberapa sektor yang memang bisa dilakukan di luar kantor, bisa menerapkab WFH. Ini sebagai bagian dari upaya mendukung penghematan energi di daerah Kabupaten Banyuwangi. Namun untuk pelayanan yang publik apalagi yang bersifat urgent harus tetap berjalan. 

"Ini masih kita bagi, mana pelayanan publik yang urgent, itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau ketika misalkan ada hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus ke kantor, bisa dilakukan dengan zoom, atau dilakukan dengan daring, ya tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan WFH," tegasnya.

Dia menegaskan, Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk mendukung upaya efisiensi energi seperti yang disampaikan pemerintah pusat. 

"Terutama dalam efisiensi energi yang ada di anggaran pemerintah daerah," ujarnya.